Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara saat Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/3/2024). Foto: Munchen/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Belanja Bansos menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara menyampaikan bahwa perlu adanya insentif fiskal bagi masyarakat menengah bawah yang tidak berhak menerima bantuan sosial, namun memiliki keterbatasan di tengah kondisi ekonomi saat ini

“Belanja Bansos yang memang disoroti oleh teman-teman (Komisi XI). Kita tadi berpikir bagaimana (agar) terkait dengan belanja bansos (dapat diberikan) terutama (untuk) kelas masyarakat menengah yang tidak tersentuh oleh bansos. ASN, misalnya. Golongan III ke bawah itu kan tidak boleh tersentuh oleh bansos tapi penghasilan mereka dengan kondisi ekonomi saat ini kan sangat berat,” tutur Amir Uskara kepada Parlementaria, usai Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/3/2024).

“ASN Golongan III ke bawah itu kan tidak boleh tersentuh oleh bansos tapi penghasilan mereka dengan kondisi ekonomi saat ini kan sangat berat”

Amir menambahkan bahwa di beberapa daerah banyak ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) cukup minim bahkan hampir tidak ada karena kurangnya anggaran. Bahkan, selain dilarang menerima Bansos, anak-anak dari ASN tersebut juga dinilai tidak berhak ikut dalam kepesertaan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Padahal, menurutnya, penghasilan mereka sangat terbatas dengan daya beli yang semakin terkuras lantaran terjadinya inflasi.

“Kira-kira apa langkah-langkah pemerintah? Apa bantuan pemerintah terhadap ASN golongan III ke bawah? Kalau kita lihat di ASN kita ini mau diapakan? Kita minta ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan itu. Sampai saat ini, sampai tadi belum ada (pembahasan), karena memang terkait dengan APBN yang sangat terbatas. Tapi kita berharap ada kebijakan-kebijakan (insentif) fiskal yang menyentuh mereka,” tutup Politisi Fraksi PPP itu. (uc/rdn)